CELEBESWATCH.ID, BUTON UTARA – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Waode Kalowo Ngapaea (HIMKAN) melakukan aksi damai unjuk rasa di depan Kantor Desa Waode Kalowo, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara pada selasa (19/11/2024). Aksi ini menuntut klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), transparansi penggunaan anggaran, serta penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Ngapaea, dan dugaan praktik KKN dalam struktur pemerintahan desa.
Aksi unjuk rasa tersebut melibatkan sekitar 10 orang mahasiswa yang menyuarakan beberapa tuntutan. Adapun tuntutan yang disampaikan adalah:
1. Menetapkan Azmudin, S.H., yang menjabat sebagai Ketua BUMDES Waode Kalowo periode 2019-2022, sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan anggaran BUMDES yang merugikan desa.
2. Memeriksa Kepala Desa Ngapaea, yang diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam mencopot dan merotasi pengurus lembaga tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang terlibat.
Aksi dimulai dengan orasi yang dilakukan secara bergantian di depan Kantor Desa Waode Kalowo. Selanjutnya, dilakukan mediasi yang melibatkan Pj. Kepala Desa Waode Kalowo, Riswan, S.Pd., M.Pd, Ketua BUMDES, Azmudin, S.H., dan sejumlah perwakilan mahasiswa di aula Kantor Desa.
Hasil dari mediasi yang berlangsung adalah sebagai berikut:
1. Validasi data pertanggungjawaban anggaran BUMDES akan dilakukan sesuai dengan pelaporan yang telah disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
2. Kepala Desa Waode Kalowo akan melaksanakan mediasi lebih lanjut antara pihak peminjam dana dan lembaga BUMDES terkait pengamanan arsip jaminan dalam proses peminjaman dana.
3. Proses mediasi ini akan terus berlangsung sampai ada kejelasan mengenai penggunaan dana BUMDES sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan unjuk rasa berlangsung dengan aman dan tertib. Pengunjuk rasa membubarkan diri setelah mediasi selesai, dengan harapan adanya tindak lanjut yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah Desa Waode Kalowo diharapkan dapat segera memberikan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan menyelesaikan persoalan ini secara adil.(*)