CELEBESWATCH.ID, SINJAI – Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Kabupaten Sinjai Federasi Rakyat Indonesia (FRI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sinjai (5/2/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan sampah yang dianggap tidak optimal dan temuan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2023.
Aksi dimulai dengan orasi di depan kantor DLHK Sinjai, kemudian bergerak menuju kantor Bupati Sinjai untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung kepada pejabat terkait. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
1. Mendesak Pj. Bupati Sinjai untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas DLHK Kabupaten Sinjai terkait dugaan kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan sampah.
2. Mendesak Pj. Bupati Sinjai untuk segera mencopot Kepala Dinas DLHK Kabupaten Sinjai.
3. Mendesak Pj. Bupati Sinjai untuk mengevaluasi rekomendasi dari BPK RI Tahun Anggaran 2023 terkait Dinas Perdagangan Kabupaten Sinjai.
4. Mendesak Pj. Bupati Sinjai untuk mencopot Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sinjai.
5. Mendesak Pj. Bupati Sinjai untuk memeriksa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sinjai terkait dugaan penyalahgunaan pajak menurut LHP BPK RI Tahun Anggaran 2023.
Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai terjadi ketegangan saat para demonstran berusaha masuk ke dalam kantor Bupati Sinjai, yang mengakibatkan insiden saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga.
Pihak pemerintah daerah yang diwakili oleh Andi Ariany Djalil, Asisten 3 Administrasi Umum Setda Kabupaten Sinjai, menerima perwakilan pengunjuk rasa di lobi Kantor Bupati. Dalam audiensi tersebut, Andi menyampaikan beberapa hal sebagai respons terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Pertama, kami mengapresiasi adik-adik sekalian yang telah menyalurkan aspirasi rakyat terkait sistem penataan dan kebersihan Kota Sinjai. Kami menyadari adanya kekurangan dalam pengelolaan sampah, dimana dari sembilan unit kendaraan pengangkut sampah, empat di antaranya mengalami kerusakan. Kami sedang berupaya memperbaiki sarana transportasi untuk pengelolaan sampah,” ujarnya.
Andi menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem kebersihan, termasuk menambah pengadaan kendaraan roda tiga (tossa) dan mencari tempat pembuangan sampah yang lebih baik dan aman.
“Tentunya, kami ingin menciptakan Kota Sinjai yang indah dan bersih. Meskipun ada kendala anggaran, kami akan terus berupaya memperbaiki sistem secara perlahan,” tambahnya.
Setelah audiensi di Kantor Bupati, pengunjuk rasa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Sinjai untuk melanjutkan orasi. Di DPRD, mereka diterima oleh Drs. Akmal, MS, anggota DPRD Sinjai, yang menyatakan bahwa pihaknya akan membawa aspirasi masyarakat ini ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk dibahas lebih lanjut.
“Tentu kami sebagai penerima aspirasi sudah mendengar keluhan adik-adik sekalian. Kami akan membawa masalah ini ke dalam RDP untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Akmal.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan tingginya perhatian masyarakat Sinjai terhadap masalah pengelolaan sampah yang dirasakan masih belum optimal dan adanya keprihatinan terhadap temuan-temuan BPK RI yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ini demi terciptanya kota yang lebih bersih dan tertata dengan baik.(*)