CELEBESWATCH.ID – MAMUJU, 6 Mei 2025, Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh Aliansi Rakyat Sulbar Tolak Tambang Pasir berakhir damai menjelang tengah malam, Senin (5/5), setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjanjikan akan membuka ruang dialog dengan warga usai Gubernur Sulbar kembali dari Jakarta.
Sekitar 700 orang massa aksi memadati area Kantor Gubernur Sulbar di Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sejak siang hingga malam hari. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang pasir yang beroperasi di wilayah Kecamatan Karossa, Kalukku, dan Tappalang.
Berbagai spanduk dan pamflet dibentangkan oleh massa sebagai bentuk protes, dengan tulisan seperti “Tolak Tambang Pasir, Rakyat Bukan Preman,” “Sudahi Derita Karossa,” dan “Surga Bagi Investor, Neraka Bagi Rakyat.” Aksi sempat memanas dan terjadi saling dorong antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian yang berjaga.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyuarakan empat tuntutan utama:
1. Menghentikan seluruh proses dan mencabut izin perusahaan tambang pasir yang dianggap merusak lingkungan dan sumber kehidupan rakyat di Sulbar.
2. Mencabut izin tambang pasir PT. Alam Sumber Rezeki (PT. ASR).
3. Menolak hasil revisi draft RZWP3K Sulbar yang dinilai tidak melibatkan partisipasi nelayan dan masyarakat pesisir.
4. Mencabut izin tambang pasir PT. Jaya Pasir Andalan.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulbar, Muh. Jaun, menemui para demonstran dan menyampaikan bahwa seluruh proses perizinan tambang di Sulbar telah melalui prosedur resmi. Ia juga menyatakan bahwa Gubernur saat ini tengah menjalankan tugas di Jakarta dan tidak dapat menemui massa secara langsung, namun berjanji akan membuka ruang dialog setelah kembali ke daerah.
Usai pernyataan tersebut dan komitmen dialog yang disampaikan oleh Herdin Ismail Plh. Sekda Provinsi Sulbar, massa aksi secara bertahap mulai membubarkan diri dengan tertib. (*)