CELEBESWATCH.ID, KOLAKA TIMUR – Bundaran SPBU yang terletak di Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur menjadi saksi dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekitar 30 orang dari Aliansi Garda Muda Anoa Sultra Kolaka Timur pada senin (22/7/2024). Para demonstran ini menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kegagalan proyek infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur yang mereka anggap mangkrak dan tidak selesai.
Dalam aksi yang berlangsung dengan tertib, para demonstran mengeluarkan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah:
1. Penuntutan terhadap Dinas PU Kolaka Timur yang dinilai melakukan pembiaran terhadap kegagalan proyek infrastruktur.
2. Keterbukaan informasi dari DPRD Kolaka Timur terkait progres PANSUS (Panitia Khusus) yang telah dibentuk namun belum memberikan kejelasan yang memadai sejak dibentuknya.
3. Pemeriksaan menyeluruh oleh APH (Aparat Penegak Hukum) terhadap semua proyek yang mangkrak untuk mengungkapkan kemungkinan adanya penyelewengan.
4. Pemecatan Kepala Dinas PU atas dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai KPA (Pengguna Anggaran).
5. Penangkapan dan penuntutan terhadap kontraktor yang gagal memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan proyek.
Selama aksi, para demonstran bergantian memberikan orasi yang menyoroti setiap tuntutan mereka. Mereka menegaskan bahwa tindakan ini merupakan respons terhadap ketidakpuasan yang dirasakan terhadap pelayanan publik terkait infrastruktur di daerah mereka.
Di sisi lain, Abd. Asiz, SH.,MH, Bupati Kolaka Timur, bersama Ketua DPRD dan pimpinan OPD Kabupaten Kolaka Timur, bertemu dengan perwakilan dari para demonstran untuk melakukan dialog. Dalam pertemuan tersebut, tuntutan terkait PANSUS yang dibentuk DPRD pada bulan Mei 2024 terkait audit proyek pembangunan menjadi fokus pembicaraan.
Namun, ketidakpuasan muncul ketika Kadis PU Kolaka Timur tidak dapat dijumpai di tempat saat pertemuan berlangsung, yang menyebabkan kekecewaan di pihak para demonstran. Hal ini membuat mereka bersiap untuk melakukan aksi lanjutan, atau yang mereka sebut sebagai “aksi jilid II”, meskipun waktu pelaksanaannya belum ditentukan.
Peristiwa ini menunjukkan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur. Demonstrasi ini juga menggambarkan keinginan kuat dari masyarakat untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik untuk pembangunan infrastruktur. (*)