CELEBESWATCH.ID, MAKASSAR – Sebuah aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Je’nelata berlangsung di depan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) di Kota Makassar hari senin (22/7/2024). Sekitar seratus orang berkumpul untuk menyuarakan protes mereka terhadap pembebasan lahan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan Bendungan Je’nelata di Kabupaten Gowa.
Dengan menggunakan megafon secara bergantian, para demonstran menyampaikan tuntutan mereka yang tertera dalam spanduk-spanduk yang mereka bentangkan. Beberapa tuntutan utama antara lain:
– Tuntaskan Pembayaran Lahan Je’nelata
– Copot Kepala BPN Gowa
– Copot Kepala BBWSPJ Pompengan
– Bayar Tanah Kami
– Stop Menipu Rakyat
Aksi ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap lambannya proses pembebasan lahan yang telah diukur sebanyak 89 bidang. Mereka menuntut agar Kepala BPN Gowa segera menyelesaikan proses pembayaran dan melakukan pengukuran tanah dengan transparan. Selain itu, mereka juga mengecam keprofesionalan pejabat yang terlibat dalam administrasi pembebasan lahan.
Perwakilan sepuluh orang dari pengunjuk rasa, yang dipimpin oleh Usman Baddu, diterima di ruang media center oleh Mat Natsir, Kepala Teknikal Umum BBWSPJ, dan Andi Ratmiadi, Pejabat Pengadaan Tanah. Di sini, mereka mendiskusikan secara langsung tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh para demonstran.
Tanggapan dari Pihak BBWSPJ Mat Natsir menjelaskan bahwa prosedur pembayaran pembebasan lahan sedang menunggu persetujuan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan perkiraan pembayaran dilakukan pada bulan Oktober atau November 2024. Sementara itu, Andi Ratmiadi selaku penanggungjawab Pengadaan tanah BPN menyampaikan bahwa proses pembangunan Bendungan Je’nelata masih tertunda karena permasalahan hukum terkait status kawasan hutan.
Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan mediasi dengan harapan dapat menyelesaikan konflik ini dengan cara yang aman dan tertib, serta memastikan bahwa proses pembebasan lahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi protes ini mencerminkan ketegangan yang sedang terjadi terkait pembangunan infrastruktur yang signifikan di wilayah tersebut. Meskipun telah ada upaya mediasi, para demonstran bersikeras untuk terus mengawal proses ini hingga tuntutan mereka terpenuhi sepenuhnya. Di sisi lain, pihak berwenang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(*)