CELEBESWATCH.ID, KENDARI – Pada hari Jumat ini, sekitar pukul 10.00 Wita (12/7/2024), sekitar 20 orang dari Kelompok Pemerhati Keadilan Masyarakat Sulawesi Tenggara (KPKM-SULTRA) menggelar aksi unjuk rasa di Perempatan Kampus UHO, Jl. Jend. AH. Nasution, Kendari. Mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka terkait dugaan diskriminasi hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Kendari.
Pengunjuk rasa memaparkan tuntutan mereka, antara lain:
1. Desakan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penyegaran di Kejaksaan Negeri Kota Kendari terkait ketidakprofesionalan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tertentu.
2. Permintaan penggantian Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan, diduga karena adanya pihak yang lebih berpihak kepada pelaku daripada korban.
3. Desakan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memberikan perhatian khusus terhadap laporan mereka kepada Komisi Kejaksaan Agung RI terkait dugaan diskriminasi hukum.
4. Permintaan kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menerima berkas permintaan pertimbangan majelis dari pihak korban, termasuk bukti tambahan yang dianggap relevan.
5. Menolak permintaan Jaksa Penuntut Umum terkait hadirnya saksi yang tidak memahami kronologis kejadian.
6. Meminta pengadilan untuk memanggil kembali semua saksi korban yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian.
7. Desakan kepada Polda Sulawesi Tenggara untuk memeriksa anggota polisi yang diduga melanggar kode etik dan netralitas dalam penanganan kasus.
Aksi ini berlangsung di Pos Polisi perempatan Kampus UHO sebelum kemudian massa bergerak menuju Kantor Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada humas pengadilan.
Setelah orasi di Pengadilan Negeri Kendari, pengunjuk rasa melanjutkan pergerakan mereka menuju Mapolda Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan desakan kepada pihak kepolisian terkait kasus yang mereka perjuangkan.
Aksi unjuk rasa dari KPKM-SULTRA hari ini berlangsung dengan aman dan kondusif tanpa insiden yang signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam menyuarakan hak mereka secara damai demi keadilan yang mereka percayai. (*)