CELEBESWATCH.ID, MAMASA – Dalam pengungkapan yang mengejutkan, Danramil Mambi, Kapten Inf Rizal, S.Sos.,M.Si, telah menyoroti keberadaan mafia tanah di wilayah Mamasa bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menegaskan keberadaan sindikat tanah ilegal di daerah tersebut.
Rizal menyampaikan entah siapa yang salah sertifikat bisa terbit dengan cara ilegal, sudah dilaporkan ke Polres Mamasa tindak pidana tersebut namun penyidik tidak mampu menetapkan tersangka sedangkan ada tindak pidana disitu sudah jelas sporadik yang digunakan dalam dokumen pendukung yang ada di warkah bukan sporadik pada objek perkara. Sporadik Nomor : 055/Ds-TP/II/2016 lokasinya terletak di Dusun Kampung Baru sedangkan SHM 00311 terletak di Dusun Dambu. Sporadik Nomor : 055/Ds-TP/II/2016 adalah dokumen yang ada di warkah dalam penerbitan SHM 00311 (objek lain yang dimohonkan).
“Kita harus tegas mendukung pokok- pokok keinginan Menteri ATR/BPN gebuk mafia tanah di Mamasa” tegas Danramil saat ditemui di Kantor Koramil Mambi pada Sabtu 4 Mei 2024.
Menurut Kapten Rizal, mafia tanah ini telah lama beroperasi di bawah radar, menggunakan berbagai metode untuk mengakuisisi tanah secara ilegal di Mamasa. Mereka memanfaatkan celah hukum dan kelemahan administrasi untuk memperoleh tanah secara tidak sah, sering kali dengan mengancam dan menekan pemilik asli.
Kehadiran mafia tanah ini telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat setempat, termasuk konflik lahan yang tak kunjung selesai, ketidakstabilan sosial, dan ketidakpastian atas hak kepemilikan tanah. Kapten Rizal menekankan pentingnya langkah-langkah tegas dan kolaborasi antarinstansi untuk memberantas sindikat tanah ilegal ini dan mengembalikan keamanan serta keadilan bagi masyarakat Mamasa.
“Saya siap kawal mafia tanah sampai duduk di depan hakim, ada tindak pidana disitu tapi tidak ada tersangka malah dihentikan penyelidikan mau jadi apa bangsa kita” tambahnya
Sementara itu, pihak berwenang setempat belum ada langkah-langkah atas klaim Danramil Mambi untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah ini dengan cepat dan efektif. Publik pun diharapkan untuk memberikan dukungan penuh dalam upaya memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban di Mamasa. (*)