CELEBESWATCH.ID, PALOPO – Pada Rabu pagi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Palopo, Jalan Andi Jemma (5/2/2025). Mereka mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk segera menyerahkan dokumen yang dapat menjadi petunjuk awal bagi aparat penegak hukum (APH) dalam mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM-TM) Kota Palopo.
Aksi ini dimulai dengan orasi bergantian dari para pengunjuk rasa yang menuntut agar PJ Walikota Palopo segera membekukan Direksi PAM-TM. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan “Copot DIRUT PDAM Kota Palopo” sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktek-praktek yang merugikan masyarakat.
Tuntutan utama dalam aksi ini adalah agar Pemerintah Kota Palopo menyerahkan dokumen yang dapat menjadi petunjuk bagi pihak berwenang untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam manajemen PAM-TM. Pengunjuk rasa menilai, permasalahan dalam perusahaan daerah tersebut tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Setelah berlangsung selama beberapa jam di depan Kantor Walikota, pengunjuk rasa kemudian melanjutkan aksi mereka dengan membakar ban bekas di depan kantor DPRD Kota Palopo. Aksi pembakaran ban ini menjadi simbol protes mereka atas ketidakadilan dan ketidaktransparanan yang terjadi dalam pengelolaan PAM-TM.
“Aksi ini kami lakukan untuk mendesak agar Pemerintah Kota Palopo segera bertindak tegas. Kami tidak ingin masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya penyelesaian,” ujar salah satu orator aksi.
Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan KKN di PAM-TM dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Aksi ini mendapat perhatian dari masyarakat setempat yang juga mendukung langkah para mahasiswa dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan di pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Palopo terkait tuntutan yang diajukan oleh Aliansi LMND. Demonstran mengancam akan melanjutkan unjuk rasa ini jika tidak ada tindakan nyata dari pihak berwenang. (*)