CELEBESWATCH.ID, POLEWALI MANDAR – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh PMII DDI Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Kamis, 12 Desember 2024, berlangsung di dua titik, yakni di depan Kantor Bupati Polewali Mandar dan di depan Kantor DPRD Kabupaten Polman. Aksi ini diikuti sekitar 70 orang dari PMII Kampus IAI DDI, yang menyampaikan beberapa tuntutan terkait pengelolaan keuangan yang bermasalah di Pemkab Polman dan RSUD Hj. Andi Depu.
Di titik pertama, tepatnya di depan Kantor Bupati Polman, massa aksi membentangkan spanduk yang berisi tuntutan dan pernyataan sikap, seperti “Rapor Merah Pemkab Polman,” “Stop Kekerasan Pada Uang Rakyat,” dan “Tingkatkan Pelayanan RSUD Polewali Mandar dan Usut Tuntas Penggunaan Anggaran.” Orator dalam aksi ini menyampaikan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi di Polman, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan di RSUD, telah menciptakan citra buruk di mata masyarakat. Massa juga mengungkapkan kekhawatiran atas terjadinya utang piutang yang belum terselesaikan hingga saat ini serta belum dibayarnya upah pegawai akibat tata kelola keuangan yang buruk.
Tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini antara lain adalah:
1. Copot Direktur RSUD Hj. Andi Depu Polman.
2. Usut tuntas kasus pengelolaan keuangan Pemkab Polman dan RSUD Hj. Andi Depu.
3. Tuntaskan utang piutang Pemkab Polman.
4. Copot oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini.
Aksi tersebut kemudian berlanjut ke titik kedua di depan Kantor DPRD Kabupaten Polman. Di sini, massa aksi membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes, sembari melaksanakan orasi secara bergantian. Akmal, Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, menyampaikan tiga tuntutan utama terkait defisit anggaran Pemkab Polman yang mencapai sekitar 104 milyar rupiah dan kontribusi dari RSUD Polman sebesar 28 milyar rupiah. Massa aksi meminta agar mereka dapat dipertemukan dengan Direktur RSUD Polman dan Wakil Direktur Bagian Keuangan untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas permasalahan tersebut.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah masalah yang menurut PMII DDI Polman sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti pengelolaan anggaran yang buruk dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai di RSUD. Massa aksi berharap agar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat segera melakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. (*)